News

Bahlil Bongkar Tersendatnya Investasi dalam Daerah

bahlil-bongkar-tersendatnya-investasi-di-daerah-1

JAKARTA awut-awutan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi tahanan investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan. Dalam peristiwa ini, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah tengah dan daerah dalam memeriksa solusi permasalahan lahan tersebut.

“Maka di rapat koordinasi ini, kami mau ada pembagian perintah yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa menyelenggarakan tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur & para Bupatinya, ” membuka Bahlil dalam Rapat Penyelarasan Investasi Wilayah I Sumatera di Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/6/2021).

Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, akan tetapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bahlil menegaskan kembali bahwa perintah pemerintah bukan hanya mengatur investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM).

Baca Juga:   Cerita Menteri Investasi Bahlil Didemo Pengusaha, Kenapa?

“UMKM ialah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Bapak Presiden, mengurus UMKM itu besar, ” tambah Bahlil.

Bahlil mengungkapkan kalau dalam penciptaan lapangan kegiatan, pemerintah memiliki peran pada membuat regulasi, sedangkan yang menciptakan lapangan kerja ialah dunia usaha. Maka daripada itu, tugas pemerintah zaman ini yaitu mempercepat proses perizinan.

Baca Juga:   Ditarget Rp900 Triliun, Menteri Investasi: Pekerjaan Berat Sekali

Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan pola Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada dua Juli 2021 mendatang. Itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dalam menyelenggarakan percepatan perizinan berusaha pada Indonesia, termasuk bagi UMKM.