News

Beban Layanan Jaminan Produk Legal untuk UMKM Gratis, Tersebut Syaratnya

tarif-layanan-jaminan-produk-halal-untuk-umkm-gratis-ini-syaratnya-1

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan tarif servis Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan itu tercantum di dalam PMK Nomor 57/PMK. 05/2021 tentang Tarif Layanan Awak Layanan Umum (BLU) Institusi Penyelenggara Jaminan Produk Legal Pada Kementerian Agama.

“PMK ini merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ditetapkan dan diundangkan pada 2 Februari 2021, ” kata Pelaksana Perintah (Plt) Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Sesuai Perkara 2 PMK tersebut, tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas tarif layanan sari dan tarif layanan penyangga. Tarif layanan utama BLU BPJPH Kemenag terdiri atas lima jenis layanan, yakni: sertifikasi halal untuk bahan dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, pelatihan pengaudit halal dan penyelia halal, dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

Baca Juga: Belajar Jaminan Legal ke Indonesia, Belarusia Bakal Buka Perdagangan JPH

Adapun layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (1) meliputi: a) layanan penjelasan halal (self declare) pelaku usaha mikro dan mungil (UMK); b. layanan sertifikasi halal proses regular; c. layanan perpanjangan sertifikasi legal; d. layanan penambahan varian atau jenis produk; serta e. layanan registrasi surat halal luar negeri.

Layanan akreditasi LPH sebagaimana diatur Pasal 4 Ayat (2) meliputi: a. layanan akreditasi LPH; b. layanan perpanjangan akreditasi LPH, c. layanan reakreditasi level LPH; dan d. layanan penambahan lingkup LPH.

Untuk tarif servis pernyataan halal (self declare) pelaku UMKM, tarif perpanjangan sertifikat halal, dan bayaran layanan penambahan varian atau jenis produk, dikenakan beban layanan sebesar Rp0, 00 (nol Rupiah). Tarif ini berlaku bagi pelaku daya mikro dan kecil dengan masuk kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Baca Juga: Penduduk Muslim Terbesar, Indonesia Berpotensi Maka Eksportir Produk Halal

“Untuk dapat memperoleh pengenaan tarif hampa Rupiah atau gratis, pelaku UMK harus memenuhi etika bisa melakukan pernyataan sendiri atau self declare. Misalnya, produk tidak berisiko ataupun menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, misalnya sasaran dari alam, bahan pada positive list, atau mempunyai sertifikat halal. Juga, metode produksinya dipastikan kehalalannya serta sederhana, ” imbuh Mastuki.

Sesuai keyakinan Pasal 79 PP 39/2021, pernyataan pelaku usaha tersebut lalu disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada Lembaga Ulama Indonesia (MUI). Sesudah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk. Selanjutnya BPJPH mencetak sertifikat halal berdasarkan masukan halal tertulis dari MUI.

Nantinya, prawacana Mastuki, biaya layanan pemberitahuan halal (self declare) karakter UMK, selain berasal lantaran APBN, dapat juga berawal dari: a. APBD; b. pembiayaan alternatif untuk daya mikro dan kecil; c. pembiayaan dari dana kemitraan; d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain; e. dana bergulir, atau f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.