News

Ekonom: Jasa Pendidikan Harusnya Disubsidi, Bukan Dipajaki

JAKARTA — Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako hingga bantuan pendidikan dan kesehatan. Situasi ini sebagai upaya buat meningkatkan penerimaan negara yang berkurang akibat terdampak pandemi virus corona.

Ekonom menilai jasa pendidikan, jasa medis, dan tujuan pangan tidak pantas dikenai PPN. Ekonom Center of Reform on Economics ataupun Core, Mohammad Faisal, kondisi jasa pendidikan memang pas sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.

Baca Serupa: Stafsus Sri Mulyani: Tidak Benar Besok Sembako Dipajaki!

“Ini berkaitan dengan upaya memajukan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap zaman resesi di mana arahan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan, ” ujarnya dilansir dari Solopos, Sabtu (12/6/2021).

Dia menilai pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak pada melakukan pemulihan ekonomi. Kejadian tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.

Baca Juga: Bu Sri Mulyani, Ini Efek Domino Pajak Sembako dan Sekolah

Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijaksanaan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah mampu pulih. Namun, pemulihan itu dia perkirakan tidak berlaku dalam waktu dekat.

Meski demikian, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan pajak sejumlah sektor tidak pantas dikenakan, tercatat PPN jasa pendidikan & sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.