News

Hati-Hati Ya, Sudah 45 Situs Pialang Berjangka Bodong Diblokir

Hati-Hati Ya, Sudah 45 Situs Pialang Berjangka Bodong Diblokir

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir akun media sosial dan domain situs entitas yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dalam Mei 2020. Pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Akun media sosial yg diblokir tersebut terdiri dari 112 halaman facebook dan 73 akun instagram, sementara domain situs entitas sebanyak 45. Sehingga sejak Januari–Mei 2020, Bappebti sudah memblokir 262 domain situs entitas, 112 halaman facebook, dan 73 akun Instagram.

Baca juga: Bappebti Sinergikan PKB, SRG dan PLK

“Pemblokiran ini bertujuan untuk membatasi ruang gerak entitas yang tidak memiliki izin cara sebagai pialang berjangka dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, ” jelas Kepala Bappebti Tjahya Widayanti dilansir dari laman Kemendag, Jumat (19/6/2020).

Selain itu, lanjut Tjahya, saat ini Bappebti sedang memantau, mengawasi, dan menganalisis beberapa kanal YouTube yang nantinya akan diblokir. “Bappebti akan terus mengamati dan mengawasi kegiatan ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan oleh kegiatan penghimpunan dana di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan tidak izin dari Bappebti.

Baca juga: Industri Berjangka Semakin Berkembang, Kemendag Resmikan Sistem Pengawasan Tunggal

Untuk itu, masyarakat diimbau agar lebih jeli, teliti, dan hati-hati dalam memilih jenis investasi agar tidak menyesal di kemudian hari, ”katanya. Tjahya menegaskan, untuk mempersempit ruang gerak entitas ilegal tersebut, Bappebti juga akan memblokir media yang digunakan untuk menawarkan iklan dan promosi kegiatan perdagangan berjangka komoditi ilegal.

“Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan kegiatan ilegal tersebut di tengah masyarakat. Selain itu, pihak Facebook lalu Instagram diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan penangguhan (suspend) halaman / akun entitas ilegal yang diminta Bappebti untuk diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, ” terang Tjahya.

Loading…