News

RUU Cipta Kerja Akan Disahkan, Apa Saja Manfaatnya?

RUU Cipta Kerja Akan Disahkan, Apa Saja Manfaatnya?

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mencatat ada sejumlah manfaat yang dapat dirasakan sebanyak pihak setelah berlakunya Rancangan Peraturan Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Sebanyak manfaat itu baik bagi karakter Usaha Mikro, Kecil, dan Membuang (UMKM) hingga persoalan PHK untuk Pekerja.

Untuk kebaikan yang diperoleh pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan mencuaikan OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Sah Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan di dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan dengan mudah dan juga biaya dengan murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

Baca Juga:   RUU Menjadikan Kerja Segera Disahkan, Andreas Eddy: Stimulus Dongkrak UMKM

“UU Cipta Kerja selalu menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya sembilan orang. Koperasi pula diberikan dasar hukum yang berpengaruh untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi, ” ujar Airlangga menggunakan siaran pers, Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Untuk sertifikasi legal, UU ini akan menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa imbalan sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Institusi Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Daerah.

Baca serupa: Tinggal Menunggu Waktu, RUU Membangun Kerja Segera Disahkan DPR

Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk zona hutan, masyarakat akan dapat mempunyai kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang beruang di kawasan konservasi, masyarakat pasti dapat memanfaatkan hasil perkebunan secara pengawasan dari pemerintah.

 

Tak hanya itu, untuk nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu kemungkinan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

Cipta kerja juga hendak mempercepat pembangunan rumah bagi Umum Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan reformasi pertanian dan redistribusi tanah juga hendak dilakukan oleh Bank Tanah.